Bulan Film Nasional batal digelar usai terhalang izin Jakpro — TFR
2 of 4
https://tfr.news/berita/id/bulan-film-nasional-batal-digelar
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Di samping itu, belum ada Peraturan Gubernur yang diresmikan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yang berkaitan
dengan subsidi, sebagaimana permintaan dari Jakpro.
Alhasil, menurut keterangan resmi DKJ (30/3), kejadian ini
menjadi puncak, “gunung es dari masalah tata kelola TIM yang
bisa berdampak bagi ekosistem kesenian” secara luas jika tak
segera dibenahi.
Sebagai informasi, Jakpro merupakan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) di bawah Pemprov DKI.
Baca juga: DKJ resmikan mekanisme kurasi program aktivasi
Taman Ismail Marzuki Baru
Permintaan Jakpro dan ketidakmungkinan pemenuhannya
BFN merupakan program dari DKJ yang menjadi bagian dari
perayaan Hari Film Nasional yang jatuh pada 30 Maret tiap
tahun, dan pertama kali dicanangkan pada 2006 silam.
Tahun ini, BFN rencananya digelar sebagai wadah pemutaran
sekitar 15 hingga 20 film pendek, dokumenter, dan film panjang
yang mewadahi industri sinema.
Akan tetapi, beberapa hari sebelum acara digelar, Jakpro selaku
pengelola penggunaan fasilitas TIM meminta BFN 2023 digelar
dengan memenuhi tiga skema.
Pertama, membayar uang sewa. Kedua, menerapkan sistem bagi
hasil. Terakhir, diiringi surat rekomendasi Dinas Kebudayaan
(Disbud) DKI untuk subsidi ruang yang dikeluarkan.
Namun, hal itu tidak bisa dipenuhi karena tidak ada pengajuan
dana sewa dalam anggaran program BFN 2023 yang telah
dikeluarkan di semester kedua 2022.
Pasalnya, selama 2022, penggunaan ruang TIM tidak pernah
dikenakan biaya sewa dan tidak ada konfirmasi dari Jakpro
mengenai kebijakan terbarunya.
Pilihan bagi hasil juga tidak bisa dipenuhi karena BFN ialah
kegiatan nirlaba tanpa menarik keuntungan.
Lalu, soal subsidi ruang juga tidak bisa dilakukan lantaran
Pergub Subsidi yang digodok sejak 2022 belum dikeluarkan. Bila
subsidi digunakan, Pemprov DKI/Disbud DKI akan dianggap
berutang kepada Jakpro.
Komite Film DKJ desak Gubernur DKI Jakarta ambil tindakan
soal tata kelola TIM
22/05/23 14.48