Laporan Tahunan
Disusun berdasarkan data yang terhimpun di situs kebebasanberkesenian.id
2024
Menurut pencatatan tahun 2024, negara tidak hanya sekadar abai pada hak warganya, tapi juga secara langsung menjadi aktor pelanggar kebebasan berkesenian. Berbeda dengan pola pelanggaran horizontal yang memuncak di era pemilihan presiden dan kepala daerah pada 2014-2016 lalu, kini negara hadir kembali jadi aktor pelanggar terbanyak.
2023
Menjelang pergantian kekuasaan, kebebasan berkesenian berada di persimpangan yang penuh ketakutan. Ancaman datang dari berbagai arah. Di tahun 2023, pembatasan akses terhadap kelompok marjinal menjadi isu utama. Gender, etnis, dan agama menjadi alasan utama represi.
2022
Dari pemantauan media selama tahun 2022, Koalisi Seni menemukan seni sering dilarang karena stigma yang terwujud dalam peraturan tertulis di beberapa daerah. Sementara itu, ruang berkesenian masih belum aman bagi perempuan dan gender minoritas.
2021
Dalam laporan ini, kami menambahkan kasus pembubaran acara pada tahun 2020 atas alasan pandemi untuk mengilustrasikan potensi pelanggaran kebebasan berkesenian dengan justifikasi kesehatan masyarakat.
2010–2020
Pada 2020, Koalisi Seni didukung oleh UNESCO melalui skema Funds-In-Trust Korea melakukan studi pustaka terkait kasus pelanggaran kebebasan berkesenian pada tahun 2010 hingga 2020.
